Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah dan perguruan tinggi. Sebab kebijakan PTM tersebut sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan PTM harus didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian/lembaga.

"Sekarang kan sudah ada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka. Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini perlu diperkuat, sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya,” pungkas Saleh dalam keterangan persnya, Selasa (12/10/2021).

Politisi PAN ini mengakui pelaksanaan PTM tidaklah mudah. Sudah semestinya dipastikan bahwa mereka yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari Covid-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya.

"Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi dites minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan Covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik,” kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu.

Selain itu, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas. Tentu sangat baik jika kemudian setiap sekolah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh siswanya yang memenuhi persyaratan. “Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanàan vaksinasi nasional,” imbuh Saleh.

Dalam konteks ini, pesan legislator dapil Sumatera Utara II tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dituntut untuk melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kerja sama tersebut fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing  dan vaksinasi. Kerjasama ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terutama menjelang akhir tahun ini.

"Setahu saya, Kemenkes itu memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan testing dan vaksinasi. Bahkan, karena kasus saat ini sedang mereda, diperkirakan stok antigen yang dimiliki Kemenkes lebih dari cukup. Sudah saatnya pelaksanaan testing diarahkan ke sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi. Dengan begitu, orang tua peserta didik tidak perlu dibebani biaya untuk pelaksanaan testing reguler seperti ini. Dan dengan pelaksanaan testing reguler dan berkala, semua pihak akan merasa lebih aman dan tenang. Tidak khawatir adanya klaster-klaster baru di tempat-tempat pembelajaran tatap muka,” tutup Saleh. (tn/sf)